IDI Serukan Masyarakat Jangan Takut Imunisasi Ulang untuk Hadapi Serangan Difteri

JAKARTA, TRIBUN-Pengurus Besar Ikatan DIDI, pengurus IDAI dan PAPDI menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tidak takut melakukan imunisasi ulang untuk menanggulangi kejadian luar biasa serangan penyakit difteri yang diketahui terjadi di 23 provinsi wilayah Indonesia. Seruan itu disampaikan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) di kantor PB IDI Jakarta, Senin (18/12/2017).

Pada acara konferensi pers itu dihadiri masing-masing Ketua Umum PB IDI Prof. Dr. Ilham Oetema Marsis, Sp.OG (K),  Ketua PP IDAI DR. Dr. Aman B. Pulungan, Sp.A (K), Ketua PP PAPDI Prof. DR. Dr. Idrus Alwi, SpPD (K).

IDI menegaskan bahwa Kemenskes berkerja sama dengan 23 pemerintah provinsi, kota dan kabupaten  yang terkena serangan difteri untuk melakukan imunisasi ulang. Pelaksananaan sudah dimulai 11 Desember 2017. Rangkaian kegiatan Outbreak Response Immunization (ORI) sebagai upaya untuk penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri yang mulai merebak November 2017.

Hingga saat ini, 38 anak Indonesia dinyatakan meninggal, karena terserang difteri dan lebih 600 anak dirawat di rumah sakit karena terserang difteri di 120 kota/kabupaten. Mereka umumnya tidak pernah atau tidak lengkap imunisasi anti difterinya.

Imunisasi DPT, DT, dan Td rutin dilakukan di seluruh negara tiap hari kerja, karena terbukti bermanfaat dan aman, disimpulkan oleh penelitian kelompok pakar di semua negara.

Pasien-pasien yang sakit difteri ketika dilihat catatan di KMS/ kartu catatan imunisasi atau buku KIA 70-80 persen DPT, DT, Td tidak lengkap. Yang disebut lengkap bila sampai 2 tahun imunisasi DPT 4 kali. Sampai umur 5 thn DPT 5 kali. Kegiatan ini wajib diikuti anak pada usia 1-<19 tahun.

IDAI menyampaikan bahwa penyakit-penyakit menular yang tadinya sudah hampir menghilang kini merebak lagi, makanya program imunisasi mesti digalakkan karena sudah terbukti manfaatnya dan agar gar semua pihak mendukung pelaksanaan imunisasi dan menghentikan aktivitas anti vaksin.

Pelaksanaan imunisasi ini wajib, ada di Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Perlindungan Anak, dan Permenkes. Jadi semua pihak wajib ikut mendukung dan tidak ada yang boleh bahkan dengan aktif mengusung anti vaksin. Hal ini harus menjadi tanggung jawab semua pihak.

Dalam kesempatan yang sama, PAPDI juga mengingatkan kembali perlunya imunisasi ulangan pada orang dewasa untuk mencegah DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus). Imunisasi ulangan perlu dilakukan setiap 10 tahun sekali. 

Orang dewasa kelompok risiko tinggi kontak dengan anak yang terinfeksi dengan difteri seperti pertugas poliklinik dan perawatan Inap anak, petugas poliklinik dan perawatan Inap THT, petugas gawat darurat, guru atau pendamping anak, dan anggota Keluarga anak yang terinfeksi difteri dianjurkan untuk menjalani imunisasi Tdap atau Td. Imunisasi Tdap pada Ibu hamil dilakukan pada usia kehamilan trisemester dua dan tiga.

Apabila terdapat keraguan, berdiskusilah dengan dokter spesialis anak atau petugas kesehatan terdekat. Jangan menghindar dari program imunisasi anak sekolah. Perlindungan terhadap penyakit menular harus terus menerus diperbarui tiap jangka waktu tertentu, sehingga memang anak sekolah perlu mendapat imunisasi ulangan. Rekomendasi terbaru jadwal imunisasi IDAI mencakup imunisasi ulangan, sudah terbit awal tahun ini.

Dalam beberapa pekan terakhir ini, berbagai daerah Indonesia dilaporkan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri yang sudah tidak pernah muncul lagi di Indonesia.

Difteri adalah penyakit sangat menular yang dapat menyebabkan kematian dengan cepat. Outbreak Response Immunization (ORI) merupakan upaya tambahan untuk menciptakan kekebalan komunitas agar masyarakat terutama anak-anak di daerah ORI terhindar dari penyakit difteri yang berbahaya dan sangat menular ini. 

Syarat tercapainya kekebalan komunitas adalah cakupan imunisasi di suatu daerah harus tinggi terus menerus. Untuk memenuhi syarat kekebalan komunitas ini, seharusnya pelaksanaan imunisasi selalu ditargetkan 100%. Hal ini berarti semua anak di wilayah ORI mendapat imunisasi tambahan, dan status imunisasi semua anak di luar wilayah ORI lengkap sesuai usia.

IDI melihat bahwa permasalahan ini muncul disebabkan cakupan imunisasi belum merata dan belum sesuai target, masih ada pendapat yang keliru dalam masyarakat mengenai imunisasi, serta kekhawatiran masyarakat terkait efektivitas dan keamanan vaksin bagi anak.

Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 melaporkan alasan tidak imunisasi adalah karena keluarga tidak mengijinkan, takut anak menjadi panas/ demam, anak sering sakit sehingga tidak dibawa ke tempat imunisasi, tidak tahu tempat imunisasi, tempat imunisasi jauh, serta sibuk/ repot. Masih ada pula kelompok yang menentang pelaksanaan imunisasi dengan berbagai alasan.

Informasi lebih lanjut mengenai Ikatan Dokter Indonesia dapat diakses di www.idionline.org atau melalui akun media sosial: @pbidi (Twitter), PB Ikatan Dokter Indonesia (Facebook), dan @ikatandokterindonesia (Instagram). Keterangan mengenai Ikatan Dokter Anak Indonesia, hal-hal terkait imunisasi dan tumbuh kembang anak dapat dilihat di www.idai.or.id, laman FacebookIkatan Dokter Anak Indonesia, followTwitter@idai-tweets dan Instagram@idai_ig. (pr/ps)