Sosialisasi Distribusi BBM ke Masyarakat : Wakil Ketua MPR Kecewa Pertamina Tidak Hadir

Aspirasi Pengecer Diberikan Payung Hukum agar Bisa Berjualan 

Mahyuddin (benny/kk)

BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID-Sosialisasi Pengaturan terhadap implementasi sub penyalur BBM, diselanggarakan BPH Migas berlangsung di Swiss-belhotel, Sabtu (9/12/2017) yang dihadiri petinggi migas,  para undangan pengecer BBM dan tokoh masyarakat se- Balikpapan. Dalam acara tersebut juga dihadiri, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin ST MM.

Mahyudin yang ditemui kabarkaltim.co.id mengatakan, acara ini sebenarnya baik. “Acara ini tentang bagaimana membuat suatu aturan atau aturan yang disosialisasikan adalah aturan yang mereka buat nomor 6  tahun 2016. Bagaimana agar distribusi minyak itu bisa lancar sampai ke masyarakat, tidak hanya SPBU termasuk juga ada sub SPBU yang bisa dipasang di daerah-daerah yang sulit distribusi minyaknya,” kata Mahyudin.  

Mahyudin sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak Pertamina, menurut mestinya dengan acara ini pihak Pertamina harus hadir. Kembali Mahyudin menegaskan, Dirut Pertamina Pusat agar menegur Kepala Pertamina yang ada di Balikpapan.
 

“Masak saya datang di sini acara sosialisasai tentang migas, mereka diundang tidak hadir dengan alasan ulang tahun Pertamina,” tegas anggota Komisi 7 DPR RI ini.  
   
Disinggung media ini mengenai ucapan yang dikatakannya mengenai acara ini tidak nyambung, Mahyudin dengan tegas menjawab, tidak nyambung maksudnya bahwa yang disampaikan adalah tentang sosialisasi sub penyalur BBM tentang aturan yang dibuat oleh BPH Migas, tapi yang hadir auidennya rata-rata pengecer minyak. 

 

“Jadi mereka menyampaikan perjuangan agar pengecer minyak ini bisa berjualan ada payung hukumnnya agar tidak diganggu pihak keamanan. Tapi sementara yang disosialisasikan bagaimana menjadi sub penyalur minyak dalam rangka menyiapkan kepastian dan tersedianya bahan bakar minya di daerah yang sulit dijangkau penyalur selama ini,” tegas Mahyudin.  

 

Menurutnya memang ini sedikit miskomunikasi, mestinya bagaimana sebenarnya kepentingan pengecer minyak itu bisa disalurkan aspirasinya melalui acara sehingga BPH Migas bisa menangkap apa  permasalahan. 

 

Ia kembali mengatakan, ada beberapa SPBU di Balikpapan seperti  di Gunung Malang, Batu Ampar, yang sering kekosongan solar sampai antri berkilo-kilometer. Hal seperti ini harus diantisipasi oleh  Pertamina, dan juga adalagi seperti mobil-mobil besar mengisi minyak di SPBU samapi 800 liter hal itu harus jadi masukan pihak Pertamina.

“Karena mobil besar seperti trailer alat berat itu mestinya tidak boleh ngambil solar yang di SPBU, dia harus mengambil solar non subsidi yang industri, ini harus jadi perhatian Pertamina,” tegasnya lagi. 

 

“Seharusnya acara ini dihadiri oleh Pertamina, diundang harus hadir jadi bisa kita sampaikan apa-apa yang diperbaiki tentang pelayanan perminyakan di Balikpapan ini, karena di setiap daerah lain-lain kasusnya. Untuk SPBU yang nakal diberi sanksi diberi teguran, tapi juga pengecer kecil ya harus juga diberikan jalan bagaimana mereka bisa hidup, untuk itulah supaya mereka tidak ilegal dicarikan bagaimana cara supaya dibuatkan payung hukum,” tandasnya. (beny)