Inilah Webinar Dialog Kemerdekaan IA KPMKT - Makassar

Pembangunan Tak Hanya Bertumpu Ekonomi dan Teknologi, Perlu Pembangunan Sosial 

IKATAN Alumni (IA) Keluarga Pejalar Mahasiswa Kalimantan Timur (KPMKT) Cabang Makassar menggelar webinar bertajuk 'dialog kemerdekaan', dalam menyemarakkan hari ulang tahun (HUT) ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia.  

Acara melalui zoom meeting tersebut, tepatnya digelar pada 28 Agustus 2021, mulai pukul 09.00 hingga 11.30 Wita. Ada empat narasumber yang tampil pada webinar dialog kemerdekaan gelaran IKA KPMKT Cabang Makassar. Para narasumber tersebut yaitu H Makmur Sanusi PhD yang merupakan dosen pasca sarjana Universitas Indonesia (UI), Makmur Sanusi merupakan Dirjen Kemensos RI periode 2006 - 2012. 

Narasumber berikutnya yaitu Dra Hj Mas'at MPd yang merupakan dosen Universitas Tridarma Balikpapan, Mas'at Ali pernah menjadi Sekdis Pariwisata Kota Balikpapan periode 2012 - 2014. Narasumber ketiga adalah Dr Moh Ilham Agang SH MH yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dan menjadi Ketua Umum FKUB Muda Kota Tarakan periode 2016- 2021. Sementara narasumber keempat yaitu H Arman Arsyad, seorang praktisi, asesor kompetensi BNSP dan sebagai Ketua Ikatan Alumni KPMKT - Makassar. 

Moderator dalam webinar tersebut Nora Janawahti dan sebagai MC yaitu Hj Hadara SE MM dari Nunukan, Kalimantan Utara. Untuk diketahui pula, sebagai admin IA KPMKT - Makassar yaitu Capt Bram. 

Untuk pembaca ketahui, sebagai pembahasan dalam dialog kemerdekaan, mengenai pembangunan. Bahwa konsep pembangunan tidak hanya bertumpu pada pembangunan ekonomi dan teknologi semata, tetapi juga harus menyertakan pembangunan sosial. 

In equality, Gap atau kita biasa menyebutnya sebagai kesenjangan sosial, yang masih menjadi fenomena di negara kita, boleh jadi disebabkan oleh konsep pembangunan trickle down effect sebagai sebuah konsep ala kapitalis yang tetap saja menguntungkan para pemilik modal, dan rakyat kelas menengah bawah hanya menjadi penonton. 

Hj Hadara SE MM

Sementara konsep pembangunan growth with equity yang bertujuan kepada pengentasan kemiskinan dan menyempitkan "gap" antara kaya dan miskin ,terbukti tidak juga mampu menciptakan pemerataan dan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Bahwa Indonesia oleh Bank Dunia diklasifikasi sebagai negara pada posisi Middle Income, hal ini tidaklah sejalan pada realita dimana ketidakadilan pendapatan sangatlah "jomplang" antara sekelompok kecil pemilik modal dan penduduk miskin tanpa sumber daya. 

Karenanya, untuk menyempitkan in equality kiranya perlu " Social Security" sebagai penjinak sistem ekonomi kapitalis. Dan lebih lanjut, pembangunan sumber daya manusia dengan difasilitasi oleh ekonomi dan teknologi optimis diharapkan akan menjadi daya tahan bangsa dalam persaingan era global ini, sekaligus mengangkat kelas masyarakat bawah yang indentik dengan kemiskinan itu menjadi sejahtera. (*)